LABUHA – Kinerja Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Fadli Hi Kadir Hi Radjab patut dipertanyakan.
Pasalnya, Fadli Hi Kadir yang menjabat sebagai Kepala Bappeda Halsel kurang lebih satu tahun sejak dilantik pada November 2024 lalu, hingga saat ini dinilai tidak mampu memberikan gambaran data yang akurat terkait program Bupati dan Wakil Bupati, Hasan Ali Bassam Kasuba-Helmi Umar Muchsin (Bassam-Helmi), tentang pembangunan berbasis sitem zonasi.
“Kami sangat setuju program pak bupati tentang pembangunan berbasis zonasi, tapi Bappeda harus menyajikan data yang jelas dan akurat,” ungkap anggota DPRD dari fraksi Golkar, Sagaf Hi. Taha ketika menyampaikan interupsi pada sidang paripurna persetujuan APBD 2026, di gedung DPRD, Sabtu 29 November 2025, tadi malam.
Sagaf menegaskan, pembangunan berbasis zonasi tujuannya adalah membangun secara spesifik kebutuhan masyarakat di setiap kecamatan dan wilayah, akan tetapi, sejauh ini DPRD Halsel belum mendapatkan data yang jelas terkait dengan kebutuhan kebutuhan spesifik di masing masing wilayah.
“Bappeda harus menyiapkan basis data yang jelas terhadap konsep pembangunan berbasis zonasi, baik itu data demografi, data spasial maupun data sektoral, karena pembangunan sistem zonasi bukan bicara soal membangun jalan dan jembatan, tapi berbicara tentang multi sektor,”cetusnya.
Anggota DPRD tiga periode ini menyatakan, data data multi sektor sangat penting disajikan oleh Bappeda, karena jika data tidak disajikan secara detail dan komprehensif, maka konsekuensinya adalah masing masing OPD menjalankan program hanya secara sektoral.
“Jika data tidak disajikan secara jelas dan akurat, maka visi besar pak bupati, tidak mampu diterjemahkan oleh OPD. Ini akibatnya tidak ada panduan data yang jelas yang disiapkan oleh Bappeda,” pungkasnya.(red)
