TERNATE – Warga Kota Tidore Kepulauan (Tikep) digegerkan dengan kabar sejumlah orang yang mengaku sebagai wartawan yang hobinya meminta uang usai peliputan ke berbagai narasumber dengan alasan yang tidak jelas.
Atas kejadian ini, Ketua Forum Pers Independent Indonesia (FPII) Maluku Utara, Junaedi Abdul Rasyid pun angkat bicara soal adanya oknum wartawan yang merugikan warga.
Menurut Juned (sapaan akrabnya) Jika warga menjumpai peristiwa tersebut, sebaiknya meminta sang wartawan menunjukan kartu persnya dan surat tugas peliputan. Jika tidak menemukan kedua hal tersebut, maka dipastikan mereka adalah gadungan atau bodrek tentu saja, bukanlah wartawan dalam arti sebenarnya. Ataupun sebaliknya, ada kartu pers dan bukti media online atau surat kabar, tapi tetap saja meminta uang, jelas tidak dibenarkan.
“Andaikan mereka menunjukan kartu pers, atau bukti lembaran suratkabar juga laman website media online, namun tetap saja meminta duit. Bahkan tak jarang dengan cara pemerasan, jelas mereka bukan wartawan yang sesungguhnya,” ucap Juned melalui keterangan tertulis, seperti dilansir dari jnewstv.com Selasa, (26/10/)
Ia juga mengimbau agar masyarakat tidak mengeneralkan semua profesi wartawan karena masih banyak penulis berita yang berintegritas.
Sejatinya, kata Juned ketika warga melapor adanya anomali dalam SOP peliputan, secara tidak langsung, warga sudah melakukan citizen jurnalisem (jurnalisme warga).
Lebih lanjut, Juned menyampaikan, Indonesia saat ini dalam paradigma kemerdekaan pers baru yang menurut UU Pers merupakan perwujudan kedaulatan rakyat.
Artinya, kemerdekaan pers bukan milik wartawan, pemodal, atau Dewan Pers, tetapi milik masyarakat berdaulat yang direfleksikan melalui kemerdekaan pers. Sehingga kemerdekaan pers harus bermakna untuk kehidupan masyarakat dan demokrasi.
UU Pers menyebut tujuan dari kemerdekaan pers, antara lain, menegakkan demokrasi, mengedepankan prinsip keadilan, dan supremasi hukum. Inilah paradigmanya.
“Persoalannya, kalau kita ingin mengimplementasikan kemerdekaan pers dengan prinsip keadilan, adilkah wartawan profesional dicampuradukkan dengan wartawan amatiran atau gadungan? Adilkah masyarakat, sebagai pemilik kemerdekaan pers, melakukan pembiaran? Lalu, apakah wartawan amatiran dapat diandalkan untuk menegakkan prinsip kemerdekaan pers dan supremasi hukum sementara mereka bermasalah dan cenderung melakukan pelanggaran hukum seperti pencemaran nama baik?. Pertanyaan ini mesti menjadi catatan bersama,” ungkapnya
Sebagai penutup, Juned mengajak publik harus cerdas dan tegas menyikapi adanya oknum wartawan seperti itu.
Berbicara mengenai wartawan nakal, sekali lagi itu oknum dan bukan pewarta. Tidak ada relevansinya dengan kemerdekaan pers. Sebab wartawan gadungan bukan wartawan. Sedang profesi wartawan adalah bermartabat dan terhormat.
Dikatakan terkait hal ini juga Kepala Kepolisian RI atau Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung Sanitiar (ST) Burhanuddin, dan Menteri Komunikasi dan Informatika Johny G. Plate resmi menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) Pedoman Kriteria Implementasi Undang-Undang atau UU ITE. 23 Juni 2021 terkait dengan tugas dari wartawan. (Red)
