TERNATE – Bupati Halmahera Selatan (Halsel) Bassam Kasuba, menghadiri High-Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) di Hotel Bela Ternate pada Jumat, 21 Maret 2025.
Kegiatan ini mengusung tema “Penguatan Kemandirian Pangan untuk Stabilitas Harga dan Ketahanan Ekonomi Daerah”, dengan tujuan memperkuat strategi pengendalian inflasi serta mendorong percepatan digitalisasi transaksi daerah guna meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan keuangan.
Dalam pertemuan tersebut, Kepala Bank Indonesia (BI) Provinsi Maluku Utara, Dr. Bambang Heriyanto, mengungkapkan bahwa capaian penerimaan Pajak Asli Daerah (PAD) dan retribusi melalui transaksi non-tunai di Maluku Utara menunjukkan variasi antar wilayah.
Lanjut, Halsel mencatat capaian tertinggi sebesar 95%, disusul Halmahera Tengah dan Pulau Taliabu dengan 65%. Sementara itu, Ternate, Halmahera Barat, dan Halmahera Utara masih berada di bawah 50%, sehingga masih memiliki potensi optimalisasi lebih lanjut.
Bambang menekankan, pentingnya percepatan digitalisasi transaksi daerah sebagai langkah untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Ia juga mengingatkan bahwa dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) TP2DD sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri telah menginstruksikan kepala daerah untuk menerbitkan Kartu Kredit Indonesia (KKI) sebagai bagian dari percepatan digitalisasi keuangan daerah.
“Saat ini, kebijakan tersebut telah diterapkan di Provinsi Maluku Utara, dengan Kabupaten Halmahera Selatan dan Halmahera Tengah sudah memulai implementasinya, sementara kabupaten/kota lainnya masih dalam tahap persiapan,” jelasnya.
Capaian Halsel ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan tata kelola keuangan yang lebih modern, transparan, dan akuntabel. Keberhasilan ini juga sejalan dengan visi pembangunan daerah yang berorientasi pada efisiensi dan inovasi dalam pengelolaan keuangan.(red)
