LABUHA – Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) Provinsi Maluku Utara seharusnya menjadi contoh yang baik bagi para Kepala Sekolah (Kepsek).
Belum lama ini, oknum Kepsek di Kecamatan Gane Barat keluhkan adanya “dugaan” pemerasan yang di lakukan Oknum Kepala Bidang di Dinas Pendidikan Halsel.
Hal itu bermula ketika Oknum Kepsek ini melakukan pengurusan pencairan Dana Bantuan Operasional Siswa (BOS). Pungutan Liar (Pungli) itu diduga di lakukan oknum Kepala Bidang di Dinas Pendidikan Halsel.
Tak tanggung-tanggung, pencairan Dana BOS tersebut di patok dari puluhan hingga mencapai ratusan juta rupiah.
Besaran tersebut juga berfariasi, dari terkecil 10 juta, 30 juta hingga 40 jutaan. Tidak hanya sampai disitu, informasi yang berhasil di rangkum redaksi Segmen.co.id menyebutkan kerap kali pencairan dilakukan Kepsek, oknum Kepala Bidang Dinas Pendidikan Halsel selalu memasang target ke sejumlah Kepsek yang cukup tinggi.
Oknum Kepsek tersebut mengatakan, awalnya Kepala Bidan tersebut menjanjikan seluruh administrasi pencairan Dana BOS itu disiapkan oleh Dinas Pendidikan Halsel.
Uniknya, seluruh administrasi baik itu foto copy berkas administrasi dikerjakan Kepsek dan bahkan memakan cukup banyak biaya.
“Sesuai kesepakatan awal itu sebesar 10 juta untuk seluruh administrasi baik itu, foto copy, Materai dan lain sebagainya. Namun, pada saat pencairan tahap pertama tiba-tiba di telepon pak Kabid minta uang dengan alasan diminta “Bos” entah Bos ini Bos siapa, dan di pencairan ke dua juga sama. Untuk di pencairan tahap ke tiga saya tidak lagi menyetor apa yang di minta oleh pak Kabid tersebut,” ungkap Kepsek yang tak mau namanya disebutkan, ketika ditemui Segmen belum lama ini.
Selain Dana BOS, oknum Kepala Bidang Dinas Pendidikan Halsel itu juga melakukan pungli kegiatan pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB). Kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik sewa kelola juga di Pungli oleh oknum Kabid tersebut.
Ia menjelaska pencairan dana kegiatan atau pembangunan RKB juga tidak sesuai besaran anggaran yang sebelumnya 900 Juta ketika di cairkan hanya 700 jutaan lebih.
“Ada yang janggal juga, kalau perbandingan RKB yang saya bangun sebanyak 3 RKB dengan total pagu 900 juta. Ada sekolah lain yang hanya di bangun dua RKB nilainya mencapai 1 miliar,” pungkasnya.
Diketahui, akibat dari kekurangan pembayaran upah kerja buruh bangunan, uang hasil tabungan haji milik istrinya juga jadi korban.
“Gegara Pungli oknum Kabid ini saya harus pakai dana haji milik istri saya karena untuk membayar upa dan butuh pihak kerja tidak cukup,” tandasnya.(red)
