LABUHA – Kabupaten Halmahera Selatan diguncang oleh polemik skandal Bank Saruma yang melibatkan kerugian keuangan daerah diperkirakan mencapai Rp. 15 Miliar.
Skandal ini berdampak pada beberapa jabatan di lingkungan pemerintah setempat, menciptakan kegemparan di kalangan pejabat.
Berdasarkan informasi yang dihimpun oleh media melalui sumber terpercaya di Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan, Kasus ini melibatkan Direktur, dua orang direksi, dan beberapa pejabat dari Pemerintah Daerah Halmahera Selatan.
Mereka diduga membohongi Bupati selaku pemegang saham mayoritas di bank tersebut.
Sebagai akibatnya, Sekretaris Daerah Saiful Turuy dan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Aswin Adam, telah dicopot dari jabatannya.
Sumber yang enggan disebutkan namanya menjelaskan bahwa Bupati Halmahera Selatan, Usman Sidik, baru mengetahui laporan mengenai skandal Bank Saruma ini setelah menerima keluhan dan melakukan penyelidikan.
Ternyata benar adanya praktik mafia anggaran di Bank Saruma, yang akhirnya terungkap ke publik.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPPD) Halmahera Selatan, Abdul Kadir Adam, saat dikonfirmasi mengenai pencopotan dua pejabat tersebut yang diduga terlibat dalam skandal Bank Saruma, membenarkan adanya perintah dari pimpinan untuk mencopot keduanya.
“Sebagai bawahan, saya siap melaksanakan perintah tersebut karena dugaan keterlibatan keduanya dalam kasus Bank Saruma telah menimbulkan polemik dan menjadi perhatian pimpinan,” ujarnya. Jum’at, (9/6/23).
Lebih lanjut, melalui laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), terlihat jelas terjadi kerugian negara senilai miliaran rupiah.
Hingga tahun 2021, total investasi permanen Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan ke Bank Saruma mencapai Rp. 18,2 Miliar 50 Juta.
Namun, di tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan kembali menginvestasikan dana senilai Rp. 1,7 Miliar ke Bank Saruma.
Skandal Bank Saruma telah mengguncang pemerintahan di Kabupaten Halmahera Selatan.
Pihak berwenang sedang melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengungkap praktik-praktik ilegal yang terjadi di bank tersebut.
Masyarakat setempat menuntut transparansi dan pertanggungjawaban penuh terkait kejadian ini,
Sambil berharap agar langkah-langkah tegas diambil untuk mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan.
