Ternate – Forum Peduli Masyarakat Maluku Utara (FPM-MU) menemui Komisi I DPRD Provinsi Maluku Utara, Kamis (7/9/2023), dengan agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait seleksi penerimaan CPNS dan TNI-POLRI di daerah ini.
Dalam agenda tersebut, FPM-MU mengusulkan agar kuota penerimaan CPNS dan TNI-POLRI di Maluku Utara diberikan prioritas kepada putra-putri daerah dengan persentase 90%.
Hal ini bertujuan untuk membantu kemajuan daerah dan menghindari marginalisasi anak-anak Maluku Utara.
Sebagaimana tertuang dalam poin aspirasi FPM-MU, Secara garis besar Putra putri Maluku Utara yang dimaksud adalah :
1. Orang-orang pribumi Maluku Utara maupun percampuran Maluku Utara dengan wilayah lainnya yang telah hidup secara turun temurun di Maluku Utara.
2. Penduduk luar dari wilayah Maluku Utara yang telah terdaftar sebagai penduduk diwilayah Maluku Utara selama 3 tahun terakhir.
3. Orang orang pribumi maupun percampuran Maluku Utara dengan wilayah lainnya yang hidup diluar wilayah Maluku Utara namun memiliki hubungan pertalian baik secara biologis, emosionil dan historis dengan wilayah Maluku Utara.
4. Bukan orang yang datang tiba tiba ( diluar poin 1,2, dan 3 diatas) dan melakukan pengurusan dokumen penduduk untuk mengambil peluang dan memanfaatkan momentum penerimaaan ASN TNI-POLRI dan lainnya di wilayah Maluku Utara.
Sekretaris Umum FPM-MU, M Chaisar Efendi, mengatakan bahwa RDP dengan Komisi I DPRD Provinsi Maluku Utara merupakan tindak lanjut dari petisi yang dilakukan FPM-MU sebelumnya.
Ia juga menambahkan bahwa apa yang FPM-MU sampaikan hari ini juga dalam rangka membantu pemerintah pusat untuk menjaga kestabilan politik di daerah yang mana salah satunya dampak langkah perwujudannya akan mengantisipasi terjadinya kesenjangan sosial di daerah.
“Saya yakin bahwa anggota DPRD masing-masing fraksi bisa memahami apa yang menjadi poin tuntutan kami,” kata Chaisar.
Sementara itu, anggota Komisi I DPRD Provinsi Maluku Utara yang hadir dalam RDP tersebut memberikan apresiasi kepada FPM-MU atas aspirasi yang disampaikan.
Mereka berjanji akan mengambil langkah-langkah untuk mengawal dan menindaklanjuti aspirasi tersebut.Salah satu langkah yang diusulkan adalah membentuk panitia kerja (Panja) untuk membahas masalah kuota penerimaan CPNS dan TNI-POLRI di Maluku Utara.
Bahkan, ada usulan untuk melahirkan peraturan daerah (Perda) terkait hal ini.
Anggota Komisi I DPRD Provinsi Maluku Utara dari Fraksi Berkarya, Zainal Samad, mengatakan bahwa masalah kuota penerimaan CPNS dan TNI-POLRI merupakan hal penting yang kurang dipikirkan oleh banyak masyarakat di daerah.
Ia menilai bahwa FPM-MU masih punya peduli terhadap upaya dalam mengawal masalah ini.
“Di tengah eksploitasi tambang di Maluku Utara, bahkan tenaga kerja yang mungkin lebih banyak dari luar daerah, sudah tentu hal ini patut disayangkan. Dimana putra-putri kita bisa termarjinalkan, nah Komisi I akan selalu bersama FPM-MU dalam hal semacam ini,” ucap Zainal.
Zainal juga mengaku bahwa Komisi I akan terus mengawal aspirasi yang disodorkan FPM-MU dan akan dibahas dalam rapat paripurna mendatang.
Ia berharap perubahan nyata ini akan lebih mudah jika pemerintahan telah berganti. Ia menuding Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba gagal karena tidak pernah mengevaluasi kaitan dengan masyarakatnya yang terakomodir dalam penerimaan CPNS ataupun TNI-POLRI.
“Harapan saya pemerintah cepat berganti, supaya apa yang disuarakan FPM-MU cepat terealisasi,” kata Zainal.
