LABUHA – Inspektorat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) menindak lanjuti aduan masyarakat Desa Sambiki Kecamatan Obi dengan melakukan audit dugaan penyelewengan anggaran desa.
Informasi yang dihimpun Seputar Malut menyebutkan, tim audit khusus yang diterjunkan Inspektorat Halsel sejak akhir pekan kemarin. Dalam proses pengauditan hari pertama ada sedikit terjadi polemik sehingga tim menemukan ada dugaan kejanggalan dana Desa Sambiki tahun 2020.
Atas intruksi Bupati Halsel Usman Sidik, tim yang audit Desa Sambiki dipimpin langsung Fadila Abas Kepala Inspektorat Halsel.
Tujuan dipimpin langsung oramg nomor satu di lingkup Inspektorat Halsel guna untuk menyelesaikan masalah yang sempat polemik.
Fadila Abas kepada segmen.co.id mengatakan, audit khusus ini menindak lanjuti aduan masyarakat setempat untuk tim melakukan audit dengan detail. Sebab kata Fadila suatu aduan dugaan harus ditentukan hasil audit yaitu terbukti atau tidak.
Mantan Sekretaris Inspektorat itu bilang, tim audit khusus membutuhkan waktu yang cukup sehingga pelaksana audit ini juga sedetail mungkin.
“Kita butuh waktu yang cukup agar tim melakukan pemeriksaan secara detail karena setiap dugaan harus di tentukan hasilnya yaitu terbukti atau tidak terbukti,” ujar Fadila.
lebih lanjut lagi, ia menjelaskan dalam penanganan pengaduan masyarakat Inspektorat memiliki standar dan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017.
Dirinya juga menyebut, setiap informasi dari masyarakat Inspektorat Halsel bakal menela terlebih dahulu. Telaan itu katanya sesuai standar yang dimiliki Inspektorat.
“kita akan lakukan telaah pada setiap informasi masyarakat dan menentukan sikap sesuai dengan standar yang dimiliki,” ucap Fadila.
Ditanya terkait dugaan penyelewengan dana Desa Sambiki, pihaknya menegaskan diterjunkannya tim audit khusus berkompoten ini karena tindak lanjut aduan warga. Sehingga masyarakat Desa Sambiki diminta mengewal proses audit ini hingga tuntas.
“Kami tegaskan akan berkomitmen, berkontribusi terhadap pembangunan di Desa Sambiki dengan melakukan pengawalan mulai dari pemeriksaan sampai dengan pelaporan dan pemanfaatan hasil pembangunan termasuk pengawasan terhadap pemerintahan desa yang melakukan pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa maupun Pendapatan Asli Desa,” tutup Fadila.(Dam)
