 |
| Suasana rapa koordinasi MPW Pemuda Pancasila Malut. foto:evan//segmen.co.id |
Majelis Pimpinan Wilaya Pemuda Pancasila (MPW-PP) Provinsi Maluku Utara (Malut) janji dorong Rancangan Undang Undang (RUU) Kepulauan dalam Musyawara Besar Pemuda Pancasiala ke 10 di Jakarta yang akan berlangsung pada tanggal 25-28 Oktober mendatang.
Usulan ini disampaikan pada Rapat Kordinasi Pengurus Pemuda Pancasila Provinsi Malut, di Ball Room Bolevard Hotel Minggu (13/10/2019) yang dihadiri Ketua Wilayah Pemuda Pancasila Malut, Santrani Abusama, Sekertaris wilayah Irfan Hasanudin, Wakil Ketua Iskandar Idrus, Ketua Sapma Pemuda Erwin Umar, Wakil ketua bidang idiologi dan politik Iki Sukardi Husen serta pengurus Pemuda Pancasila Kabupaten Kepulauan Sula, Taliabu, Hamahera Tengah (Halteng), Halmahera Barat (Halbar) dan Kota Ternate.
Wakil ketua Majelis Pimpinan Wilayah Ikhi Sukardi Husen menyampaikan Pemuda Pancasila Malut mengkaji saat ini rancangan Undang Undang Daerah Kepulauan ini penting untuk menjadi perhatian, karena RUU ini memberi efek pertumbuhan ekonomi maupun akses seluas luanya untuk pembangunan khusunya di wilaya Malut.
“Kurang lebih ada delapan daerah kepulauan di indonesia yang memiliki konsekwesi benefitt dari Rancangan Undang Undang Daerah Kepualaun yang luas wilayahnya delapan puluh persen di antaranya kepulauan Bangka Belitung, Ria, Nusa Tenggara Timur, Maluku dan Malut,” ungkap Ikhi Sukardi saat ditemui segmen.co.id, Minggu (13/10).
Lanjut Ikhi Sukrdi, mengapa Pemuda Pancasila Malut mendorong Rancangan Undang-Undang Daerah Kepulauan ini karena di lihat dari wilayah Malut memiliki delapan puluh persen mimiliki wilayah laut yang perhitungan Dana Alokasi Umumnya (DAU) yang lebih besar.
“Untuk itu kami mendesak DPR RI, Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) agar segera mengesahkan RUU Daerah Kepulauan yang saat ini sudah tuntas di bahas oleh DPR RI”. Cetus Ikhi
Selain mendesak agar RUU Daerah Kepulauan di Sahkan, Pemuda Pancasila Malut juga akan meningkatkan idiologi pancasila.(van)
