JAKARTA – Bupati Halmahera Selatan (Halsel) Bassam Kasuba, yang juga menjabat sebagai Koordinator Wilayah (Korwil) Maluku Utara Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi), menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Korwil Apkasi se-Indonesia.
Kegiatan ini digelar di kantor Apkasi, Jalan Mega Kuningan Barat, Setiabudi, Jakarta Selatan, pada Rabu, 30 Juli 2025.
Rakor ini dipimpin langsung oleh Ketua Umum Apkasi yang juga Bupati Lahat Bursah Zarnubi, serta Penasehat Khusus Apkasi, Prof. Ryaas Rasyid.
Dalam sambutannya, Bursah Zarnubi menyampaikan apresiasi kepada seluruh koordinator wilayah yang hadir dan menekankan pentingnya peran mereka dalam menjembatani komunikasi antara pusat dan daerah.
“Peran Korwil sangat penting sebagai kepanjangan tangan organisasi dalam menyampaikan informasi dan melaksanakan program Apkasi di wilayah masing-masing,” ujar Bursah.
Ia juga mengajak seluruh Korwil untuk memperkuat sinergi dan berkontribusi aktif demi keberlangsungan program Apkasi. “Mari jadikan Apkasi rumah bersama untuk memperjuangkan aspirasi daerah ke pusat,” tambahnya.
Dalam sesi diskusi, Koordinator Wilayah Sumatera Utara sekaligus Bupati Deli Serdang, Asri Ludin Tambunan, menyoroti keterbatasan kewenangan kepala daerah. “Banyak kewenangan daerah yang kini ditarik ke pusat. Apa yang direncanakan di daerah, justru pusat yang menentukan,” ujarnya.
Ia juga menyinggung permasalahan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), khususnya bagi yang lolos seleksi paruh waktu. Menurutnya, status mereka kini menjadi beban pemerintah daerah, apakah akan dirumahkan atau diangkat menjadi ASN tetap tergantung pada kemampuan keuangan daerah.
Sementara itu, Bupati Halsel Hasan Ali Bassam Kasuba, menyampaikan harapan agar pemerintah pusat lebih memahami kondisi dan kebutuhan riil tiap daerah, khususnya di wilayah Indonesia Timur.
“Program prioritas nasional, seperti 12 program utama, seharusnya tidak diberikan secara seragam. Kondisi geografis dan aksesibilitas di wilayah timur seperti kami sangat berbeda,” tegas Bassam.
Ia menekankan bahwa tantangan transportasi dan jangkauan wilayah di Indonesia Timur perlu menjadi pertimbangan dalam pemetaan program pemerintah pusat.
