Bahrain: Langkah Masrul Itu Inprosedural
 |
| Bahrain Kasuba (kiri), Masrul H. Ibrahim (kanan) |
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan dilakukan pada September 2020 mendatang, namun konflik di internal Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Maluku Utara mengemuka.
Ini setelah Ketua Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) PKPI Malut, Masrul H. Ibrahim mengkudeta Bahrain Kasuba dari Dewan Pimpinan Kabupaten (DPK) Halmahera Selatan (Halsel).
Kandidat bupati petahana ini menilai pemberhentianya dari Ketua DPK PKPI Halsel di luar dari prosedur dan bertentangan AD/ART partai. Dia mengatakan, penghentian sebagaimana SK PKPI Malut nomor: 002.E/SKEP/DPP PKP-IND/MALUT/III/2019 sangat inprosedural.
“Apa yang dilakukan Masrul dan Renol S Banjar itu inprosedural atau tidak sesuai mekanisme. Karena hampir semua struktur keanggotaan yang terbentuk tidak diketahui Dewan Pimpinan Nasional (DPN) PKPI,” ujar Bahrain yang juga bupati aktif ini, Senin (9/9) via handphone malam tadi.
Menurutnya, insiden penghentian itu sengaja dimainkan dan tanpa sepengetahuan DPN. Dia mengaku dalam pertemuanya bersama Ketua Umum PKPI Diaz Faisal Malik Hendropriyono di Jakarta tak ada pembicaraan soal pemberhentian. DPN justru menugaskannya membuka penjaringan bakal calon kepala daerah di Halmahera Selatan.
“Tiba-tiba dapat informasi sudah di berhentikan. Saya kemudian kembali koordinasi ke ketua Umum beserta pengurus pusat terkait masalah ini (pemecatan), mereka bilang tidak tahu sedikit pun soal pemberhentian. Mereka juga bilang pemecatan kepada saya itu tidak sah karena di luar mekanisme partai,” katanya.
“Setelah saya sampaikan ke DPN, mereka sangat marah dan ancam akan berhentikan Masrur H.Ibrahim dari Ketua DPP PKPI Malut karena sudah langgar AD/ART partai dan membentuk keanggotaan baru tanpa berkoordinasi dengan pengurus pusat,” tambah Bahrain.
Sesuai mekanisme memang pengurus provinsi menyesahkan kepengurusan tingka kabupaten. Kendati bagitu, menurut Bahrain setiap SK kepengurusan partai berikutnya diajukan ke tingkat provinsi selanjutnya provinsi menerbitkan SK.
“Sehingga kepengurusannya jelas diketahui di pusat. Pada persoalan ini DPN sudah terbitkan SK baru, tidak lagi melalui pengurus provinsi, karena menurut DPN, DPP dianggap salahi mekanisme yang bertentangan AD/ART partai,” terangnya.
“Secara Pribadi saya hanya mengiktiharkan jangan sampai dengan adanya momentum pilkada ini oknum-oknum telah memanfaatkan penjaringan dan akan berefek pada pembiayaan partai”. (red)
