Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa Orimakurunga atau IPPMOR bersama ratusan masyarakat menggelar aksi protes, Rabu (27/5). Ketidaktransparan Anggaran Pendapatan Belanja Desa atau APBDes 2017 sampai 2019 menjadi penyebab dilakukannya protes selama tiga berturut-turut itu.
Masa aksi meminta agar pemerintah desa dan badan permusyaratan desa setempat membacakan dokumen APBdes selama kurun waktu 2017 sampai 2019. Mereka juga menuntut pemerintah desa mempertanggungjawabkan dugaan penyimpangan APBDes di depan Kantor Balai Desa Orimakurunga.
Situasi demontrasi semula panas berubah meredah. Ketua BPD Orimakurunga Bakar Karim, menemui masa aksi dan membacakan dokumen APBDes 2017, namun tidak untuk 2018 dan 2019. Namun itu belum membuat masa aksi puas.
Fahrudin Ando, salah satu pemuda Orimakurunga mengaku, Kepala Desa
Orimakurunga, Bahmid Hi. Syukur selama ini tidak terbuka menyangkut dokumen APBDes.
Kepala desa, sambung Fahrudin, selain punya tugas dan tanggung jawab sebagai aparatur pemerintah, juga berkewajiban membuka akses keterbukaan informasi pengelolaan dan penggunaan dana desa, terutama kepada masyarakat Orimakurunga.
“Apalagi ini dana desa. Sudah barang tentu masyarakat harus tahu, di pake (gunakan) untuk apa-apa saja,” ucap Fahrudin, usai menggelar aksi, Rabu (26/5).
Kepala desa, sambung Fahrudin, selain punya tugas dan tanggung jawab sebagai aparatur pemerintah, juga berkewajiban membuka akses keterbukaan informasi pengelolaan dan penggunaan dana desa, terutama kepada masyarakat Orimakurunga.
“Apalagi ini dana desa. Sudah barang tentu masyarakat harus tahu, di pake (gunakan) untuk apa-apa saja,” ucap Fahrudin, usai menggelar aksi, Rabu (26/5).
Galang Petisi Turunkan Kades
Fahrudin mengemukakan, kebijakan di tahun keempat kepemimpinan Bahmid Hi. Syukur seolah ditutup-tutpi. Salah satunya percairan Anggaran Dana Desa atau ADD dan dana desa dicairkan diam-diam, dan bahkan dikelola tanpa ada keterbukaan terhadap masyarakat.
Alumnus Universitas Muhammadiyah Jokyakarta ini menduga ada “kong kali kong” antara pemerintah desa dan Tim Audit Inspektorat Halmahera Selatan. Asas pra duga ini, lanjut Fahrudi, tidak ditemukannya kerugian negara atas pengelolaan dana desa Orimakurungan 217 sampai 2018 tidak temuan.
“Kami curigai dan duga Bahmid sudah menyalagunakan ADD dan DD, namun inspektorat tidak profesional mengaudit,” ucapnya, sembari meminta Kejaksaan Tinggi Maluku Utara menyelidi pengelolaan ADD dan DD di Orimakurunga.
Koordinator aksi, Mudafar bakal menggalan petisi menurunkan Bahmid Hi. Syukur dari kursi kepala desa. Petisi ini menyusul Bahmid cs tidak menemui dan menjawab tuntutan membacakan dokumen APBDes.
“Orimakurunga tara (tidak) butuh Bahmid, Orimakurunga butuh karteker kepala desa,” sebut mahasiswa Fakultas Hukum Unkhair Ternate itu. (fa/red)
