OBI – Tanggal 1 Juni tahun ini memiliki makna yang tidak terlupakan bagi masyarakat Indonesia, karena pada tanggal tersebut diperingati sebagai kelahiran Pancasila pada tahun 1945.
Dalam rangkaian peringatan yang sakral ini, Organda Dumptruk Kecamatan Obi bersama masyarakat Obi melakukan aksi demonstrasi di depan kantor Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Obi serta memboikot kantor tersebut.
Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes terhadap beberapa masalah yang terjadi dan dianggap diabaikan oleh Pemerintah daerah terkait PDAM Kecamatan Obi.
Kepala PDAM Kecamatan Obi, Ruslan Hi Sadik. didemo oleh Organda dan masyarakat setempat karena dinilai gagal memberikan pelayanan yang memadai kepada masyarakat.
Salah satu permasalahan yang disoroti adalah kualitas pelayanan air yang buruk, sering terjadi pemadaman air, namun biaya pemasangan dan pembayaran rekening air semakin meningkat.
Lebih lanjut, kepala PDAM disorot karena diduga menerapkan pembayaran rekening tanpa mempertimbangkan pengukuran meteran air, melainkan hanya berdasarkan rekening yang dibayarkan pada tahun sebelumnya.
Atas nama Organda dan masyarakat Obi, tuntutan keras dilayangkan kepada PDAM Kecamatan Obi untuk segera mencopot kepala PDAM dan mengembalikan dua orang teknisi yang telah dipindahkan tanpa alasan yang jelas.
Selain itu, di momen yang bersejarah ini, masyarakat Obi juga mengungkapkan kekecewaannya terhadap implementasi Sila Kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
“Masyarakat Obi mengeluhkan ketidakadilan dalam beberapa hal, termasuk harga bahan bakar minyak (BBM) yang melambung tinggi,” ucap Kordinator aksi, Darwan Abdul Hasan melalui keterangan persnya. Kamis, 1 Juni 2023.
Disebutkan, Harga BBM di Obi saat ini mencapai Rp 18.000 untuk jenis Pertalite dan Pertamax, sedangkan solar mencapai Rp 14.000 hingga Rp 15.000 per liter.
Organda dan masyarakat menduga bahwa APMS (Agen Premium Minyak Solar) Kecamatan Obi melakukan penimbunan BBM, karena saat ini masyarakat Obi membeli BBM dari sumber yang tidak resmi.
Lebih lanjut, Organda dan masyarakat menganggap perlu adanya evaluasi terhadap pimpinan APMS Kecamatan Obi oleh pemerintah daerah.
Selain itu, mereka juga menyampaikan mosi tidak percaya terhadap pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan, karena dianggap belum ada progres dalam pembangunan infrastruktur jalan di Obi, meskipun daerah ini dikenal sebagai kawasan industri.
Anggaran sebesar Rp 27 miliar yang dialokasikan oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara seharusnya sudah digunakan pada tahun sebelumnya, namun hingga saat ini belum terlihat kemajuan yang signifikan.
“Organda dan masyarakat Obi mendesak Bupati Usman Sidik, sebagai kepala pemerintahan Kabupaten Halmahera Selatan, untuk segera mencopot kepala PDAM Obi dan mengembalikan dua orang teknisi yang dipindahkan tanpa alasan jelas,” tegas Darwan
Massa juga meminta agar pihak APMS Kecamatan Obi dipanggil dan segera dievaluasi terkait pembagian BBM dan subsidi yang dianggap tidak tepat sasaran.
Dengan aksi demonstrasi dan tuntutan ini, Organda dan masyarakat Obi berharap agar permasalahan yang dihadapi dapat segera ditangani oleh pemerintah, untuk memastikan pelayanan publik yang lebih baik dan implementasi Pancasila yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat.
