SOFIFI – Himpunan Pelajar Mahasiswa Botang Lomang (Hipmabol) kabupaten Halmahera Selatan, kembali menggelar aksi unjuk rasa di Ibu Kota Provinsi Maluku Utara (Malut) Senin, (29/11)
Aksi unjuk rasa tersebut dilakukan mahasiswa terkait dengan Pembangkit Listrik Bertenaga Diesel (PLTD) sekaligus dermaga tepi Desa Bajo Sangkuang sebagai ibukota Kecamatan Botang Lomang yang dinilai tidak direalisasikan pemerintah.
Dalam orasinya, masa aksi meminta agar Pemerintah Provinsi seriusi pembangunan di Botang Lomang serta tidak mengabaikan kemerdekaan masyrakatnya.
Masa aksi juga meminta pihak DPRD Malut untuk dapat membijaki pekerjaan Listrik PLTD di kecamatan Botang lomang supaya dapat memenuhi kebutuhan dasar masyarakat serta membijaki berbagai macam problem
“Perlu disampaikan bahwa kami hadir di depan bapak pada hari ini meminta penjelasan rill terkait PLTD Botang Lomang yang sudah berusia 5 tahun namun tidak di hadirkan mesin pembangkit listriknya”, teriak salah satu pendemo
Kordinator Lapangan (Korlap) skaligus Ketua umum Hipmabol Fadli Nasir saat menyampaikan orasinya menegaskan pemerintah dan DPRD Malut segera mengambil kebijakan untuk pengadaan mesin pembangkit listrik di Botang Lomang.
“Kami menegaskan kepada pihak DPRD Malut agar segera melakukan terobosan kepada pihak PLN pusat untuk menghadirkan mesin di Kecamatan Botang Lomang”, tegasnya
Selain PLTD yang dinilai lambat, Mahasiswa Botang Lomang juga mendesak kepada Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Utara agar transparansi terkait anggaran dermaga tepi bajo sangkuang yang tidak diselesaikan proses pengerjaan oleh Dishub Malut selaku Dinas yang mengusulkan pembangunan dermaga di Desa Bajo.
” Kita ketahui bersama bahwa Dermaga tepi Bajo Sangkuang telah dimulai proses pengerjaan pada tahun 2016 lalu dengan jumlah anggran kurang lebih 24 Miliyar namun hingga saat ini pembangunan tersebut tidak diselesaikan. Maka sudah tentu ada dugaan kong kali kong Dishub dengan pekerja kontraktor terkait pembangunan dermaga tersebut”, cetus Fadli.
Ia juga menambahkan apabila tuntuntan masa aksi tersebut tidak dengan cepat dibijaki Dishub malut, maka gerakan yang dilakukannya bersama pengurus Hipmabol akan terus berlanjut.
“Perlu disampaikan bahwa apabila tuntutan ini tidak cepat direspon maka akan dilanjutkan aksi berikutnya serta memboikot seluruh aktifitas perkantoran” tandasnya.
Fadli juga bilang, Tiga hari kedepan pihaknya akan mendatangi Ketua DPRD Malut (Kuntu Daut) guna hering terkait dua permasalahan yang menurutnya DPRD malut gagal mengawal aspirasi masyarakat
Seperti diketahui hingga demo berakhir masa aksi tidak dapat bertemu dengan Gubernur Abdul Ghani Kasuba, kepala Dishub dan juga 30 Anggota DPRD Malut termasuk ketua DPRD-nya. (Red/Ipl)
