JAKARTA – Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) Provinsi Maluku Utara resmi menandatangani Nota Kesepakatan Kerja Sama (MoU) dengan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dalam rangka memperkuat sumber daya manusia birokrasi dari tingkat kabupaten, kecamatan, hingga desa.
Penandatanganan yang berlangsung di Kampus IPDN Jakarta ini dihadiri langsung oleh Rektor IPDN Dr. Halilul Khairi, M.Si, Wakil Rektor IV Dr. H. Suhajar Diantoro, M.Si, Wakil Rektor I Prof. Dr. Hyronimus Rowa, M.Si, serta Dekan Fakultas Perlindungan Masyarakat Dr. Drs. Udaya Madjid, M.Pd pada (12/08) lalu.
Dari Pemerintah Kabupaten Halsel hadir Bupati Hasan Ali Bassam Kasuba bersama Asisten I Bidang Pemerintahan, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Kepala Bagian Pemerintahan, Kepala Bagian Organisasi, Kepala Bagian Protokoler, serta Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra).
Dalam sambutannya, Bupati Hasan Ali Bassam Kasuba menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih atas terjalinnya kerja sama strategis ini.
“IPDN adalah lembaga yang sangat penting dan strategis dalam membangun kompetensi aparatur birokrasi. Dengan kerja sama ini, kami berharap SDM dari tingkat kabupaten, kecamatan, hingga kepala desa di Halmahera Selatan dapat memiliki kapasitas dan kompetensi yang mumpuni,” ungkap Bupati Bassam.
Rektor IPDN Dr. Halilul Khairi, M.Si dalam sambutannya memberikan apresiasi tinggi terhadap langkah progresif Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan. Menurutnya, Halmahera Selatan menjadi kabupaten/kota pertama di Indonesia yang langsung melakukan penandatanganan MoU resmi dengan IPDN.
“Banyak kepala daerah datang ke kampus IPDN untuk meminta kami menjadi narasumber kegiatan. Namun, Bupati Halmahera Selatan langsung mengambil langkah konkret melalui MoU ini. Ini menunjukkan keseriusan dan komitmen beliau dalam membangun SDM birokrasi serta tata kelola pemerintahan yang baik,” jelas Rektor.
Kerja sama ini diharapkan akan mencakup berbagai program peningkatan kapasitas, pelatihan teknis, serta pendampingan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, efektif, dan akuntabel di Halmahera Selatan.
Dengan adanya MoU ini, Halmahera Selatan diharapkan menjadi contoh daerah yang mampu mendorong reformasi birokrasi dari hulu hingga hilir, sehingga pelayanan publik dapat semakin optimal dan berorientasi pada kemajuan daerah.(red)
