 |
| Abdullah Tahir. (foto:istimewa) |
TERNATE, SG – Pernyataan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Provinsi Maluku Utara (Malut) Hendrata Thes, sempat jadi polemik internal.
Hendrata Thes sebelumnya menyatakatan bahwa Ketua Dewan Pimpinam Cabang (DPC) Partai Demokrat Kota Ternate Abdullah Tahir yang juga Wakil Wali Kota Ternate aktif, akan diberi sanksi oleh pengurus Pusat Partai Demokrat atas dugaan permainan Game Ludo disaat jam kerjanya.
Isue liar permainan ludo itu sudah sempat diklarifikasi oleh Abdullah Tahir kepada DPP Demokrat secara lisan, yang menyebutkan saat dirinya bermain Ludo sudah di atas jam kerja (17.30). Hal itu sudah di utarakan oleh salah satu pengurus DPP Demokrat Ferdinand Hutahaean.
Ferdinand menyebut permainan Ludo yang dilakukan Wawali Ternate Abdullah Tahir meruoakan hal biasa tak perlu harus dibesar-besarkan lagi. Dia juga menegaskan Abdulah Tahir akan diberi sanksi oleh DPP adalah pernyataan yang sangat prematur. “Abdullah Tahir akan mendapat sanksi, merupakan pernyataan itu prematur dan mendahului mekanisme yang berlaku di DPP Partai Demokrat,” ujar Ferdinand kepada segmen.co.id belem lama ini.
” DPP Partai Demokrat itu ada Komisi Pengawas dan Majelis Tinggi yang berfungsi mengawasi dan menyidangkan terkait pelanggaran kode etik partai,” tegas Ketua Divisi dan Bantuan Hukum DPP Partai Demokrat.
Dia menjelaskan, sejauh ini pihaknya belum mendengar bahwa yang bersangkutan dipanggil oleh dewan kehormatan partai, dan kita belum bisa memastikan bahwa yang bersangkutan diberi sanksi karena prosesnya belum berjalan. ” Jadi masalah sanksi itu nggak ada, nggak ada itu,” imbuhnya.
Lebih lanjut Ferdinand mengungkapkan, jika ada pelaporan ke DPP akan penyelidikan, tentunya diminta klarifikasi dari pihak terlapor maupun pelapor, dan itu akan diputuskan oleh lembaga berwenang apakah yang besangkutan melanggar etik atau tidak.
Ferdinand menegaskan, jika melihat dari elektabilitas Abdullah Tahir bisa saja terjadi persaingan dalam politik, pihaknya akan mendalami apakah ada motif-motif tertentu.
” Intinya apa yang disampaikan ketua DPD Malut Hendrata tidak berdasar dan mendahului keputusan resmi partai, karena keputusan itu ada di dewan kehormatan terkait sidang etik,” jelasnya.
” Saya mau bilang, pak haji Abdulah Tahir adalah kader terbaik kami di Ternate yang juga sebagai incumbent Wakil Walikota yang berprestasi di pemerintahan dan keberhasilan memimpin partai, saat pak AHY berkunjung ke Ternate kan yang mendampingi pak haji Abdullah, beliau memfasilitasi kegiatan kunjungan AHY, dan semua itu terkafer, loyalitas dan perhatian pak haji Abdullah sangat tinggi ini juga menjadi catatan penting begitu,” ungkapnya.
Sudah pasti Partai Demokrat miliki mekanisme penjaringan calon kepala daerah, dan Abdullah Tahir sangat mungkin dan layak diusung oleh partai demokrat.
Terpisah Ketua DPC Partai Demokrat Kota Ternate Abdullah Tahir mengatakan, Demokrat Kota Ternate saat ini fokus koalisi dan konsolidasi pemenangan dalam Pilwako nanti. Polemik yang berkembang di internal Demokrat pihaknya menyerahkan ke DPP, sebab Demokrat punya mekanisme pengambilan keputusan.
” Kita mengikuti mekanisme dan aturan yang berlaku, Demokrat punya mekanisme dan itu ranahnya DPP, kita serahkan ke DPP,” kata Abdullah Tahir kepada segmen.co.id, Jumat (10/8).
Mantan anggota dewan dua periode itu menyerahkan polimik internal kepada DPP. Lantas DPP lebih berhak memutuskan, dia tetap fokus konsolidasi dan koalisi untuk maju di Pilwako tahun 2020 nanti. Apalagi sementara sudah ada partai politik yang melakukan penjaringan pendaftaran calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Ternate.
Sekedar diketahui Abdullah Tahir pekan kemarin suda mendaftarkan diri di Partai Amanat Nasional (PAN) sebagai Calon Wali Kota Ternate periode 2020-2025.(van)
