LABUHA – Isu miring adanya dugaan pungutan liar (pungli) di Bidan Paud dan TK Dinas Pendidiikan dan Kebudayaan (Dikbud) Halmahera Selatan (Halsel) dibantah keras.
Kabid PAUD-TK Dikbud Halsel Budi Mahmud membantah keras adanya pungutan liar terhadap pengelola PAUD-TK usai pencairan Bantuan Operasional Paud (BOP) tahap ll tahun 2021.
Budi bilang, dana BOP PAUD-TK di Halsel ada kuota 6813 sesuai data Cut Off Dapodik per-30 September 2021 ini adalah 10311 maka terdapat kelebihan 3498 siswa sehingga terdapat pengurangan siswa di 226 lembaga atau PAUD-TK karena kuota hanya capai 6813.
“Atas dasar itu pada akhirnya ada sebahgian lembaga/paud yang tidak terima dengan pengurangan,” kata Budi kepada segmen.co.id Selasa (16/11).
Menurutnya, terkait dengan belanja buku yang dianggap ada pungli bahwa sesungguhnya pihak Dikbud Halsel satu bulan sebelumnya sudah menyampaikan lewat grup PAUD dan TK yakni per paket buku seharga 145 ribu.
Lanjut, harga itu sesuai daftar belanja di SIPLA sehingga dipersilahkan lembaga atau pengelola paud langsung pesan sesuai kebutuhan masing-masing sebagai buku pegangan.
“Kami sudah sampaikan lewat grup WhatsApp TK PAUD satu bulan lalu bahwa harga per paket 145 ribu itu harga sesuai daftar belanja SIPLA maka lembaga langsung pesan sesuai kebutuhan,” bebernya.
Masih Budi, terkait pembayaran buku pihak perusahaan tidak bisa mengantar ke lokasi karena volume belanja tiap lembaga hanya 2, 3 dan 4 paket saja maka kesepakatan pihak dinas dengan pihak perusahaan terima buku di Kot Labuha karena secara kebetulan semua lembaga pencairan dana BOP di Labuha.
“Terkait pembayaran pihak perusahaan tidak mau lembaga bayar masing-masing maka kesepakatan kami dan perusahaan adalah kami sebagai perantara untuk mengumpulkan uang buku tersebut dan membayar secara kolektif sesui yang dipesan,” jelasnya.
Budi juga menepis informasi sekitar 50 lembaga yang tidak input Dapodik namun mendapatkan bantuan dana BOP PAUD tahap dua tahun 2021 itu tidak benar karena dari 226 lembaga paud penerima dana BOP tahap dua tahun 2021 adalah benar-benar lembaga yang menginput Dapodik.
“Tidak input di Dapodik maka tidak bisa terima jadi sebanyak 226 lembaga PAUD penerima dana BOP tahap dua tahun 2021 adalah benar-benar lembaga yang menginput Dapodik,” bantah Budi.
Sekedar diketahui Bidan PAUD-TK Dikbud Halsel seagai pelantara untuk membantu pihak pengelola lembaga PAUD-TK untuk memperoleh buku pegangan sebab sebahgian besar lembaga PAUD-TK di Hasel tidak memiliki buku pegangan. Bahkan harga perpaket buku itu sesuai harga di SIPLA.
Buku pegangan yang dimaksudkan ini tidak dipasarkan secara umum sehingga hampir 100 persen pengelola lembaga PAUD mengapresiasi pemesanan buku tersebut untuk dan sebagai buku pegangan PAUD-TK.(sh)
