Fraksi PDIP DPRD Provinsi Maluku Utara menyoroti rencana belanja Pemprov Maluku Utara yang mencapai Rp4,2 triliun. Menurut PDIP, belanja tersebut perlu ditinjau kembali.
Juru Bicara Fraksi PDIP DPRD Maluku Utara, Afina Abdulrahim mengatakan, target belanja Rp4,2 triliun ini harus dirasionalkan kembali.
Pemrov Maluku Utara perlu menghapus belanja barang jasa OPD yang tidak jelas dan boros. Pemprov juga harus memangkas biaya perjalanan dinas atas nama monitoring, pembinaan atas evaluasi.
Sebab, kata Afina, outputnya tidak jelas dan tidak berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Belanja makan minum, ATK, BBM yang tidak jelas pertanggungjawabannya harus dipangkas dan dialihkan ke belanja pelayanan dasar yang menjadi kewajiban utama pemerintah provinsi.
“Target pendapatan pada APBD 2024 sebesar Rp4,06 triliun, sementara target belanja Rp4,2 triliun. Inikan defisit, jadi harus ditinjau kembali,” kata Afina saat menyampaikan pandangan umum Fraksi PDIP pada paripurna penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Maluku Utara terhadap Ranperda APBD 2024, Jumat, 24/12.
Menurutnya, selain tidak rasional dan pemborosan, pengelolaan keuangan pemprov selama ini banyak menyisakan utang. Imbasnya, tak bisa membayar gaji guru honda dan tenaga kesehatan dan sebagainya.
“Ini karena estimasi pendapatan yang salah. Karena itu fraksi PDIP meminta tinjau kembali estimasi pendapatan, pelajari angka realisasi APBD tiga tahun terakhir. Bongkar juga asumsi pendapatan supaya semua ini realistis,” katanya. (red)
