Ketua TP-PKK Halsel Ajak Stakeholder Tekan Angka Stunting

Rabu, 5 Juni 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua TP-PKK Halsel Rifa’at Al Sa’adah (Sadam//segmen)

Ketua TP-PKK Halsel Rifa’at Al Sa’adah (Sadam//segmen)

LABUHA – Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) mengajak seluruh stakoholder berkolaborasi menurunkan angka stunting.

Ketua TP-PKK Halsel Rifa’at Al Sa’adah kepada wartawan usai kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) PKK di kantor Bupati, Selasa (04/06) menyatakan, masalah stunting menjadi tugas berat secara bersama, karena masalah stunting bukan hanya menjadi tugas dinas terkait, tapi menjadi tanggung jawab semua stakeholder Halsel.

“Kasus stunting ini terjadi mulai dari rumah, jadi langkah yang harus dilakukan harus memulainya dari rumah,” ungkapnya.

Istri Bupati Halsel ini mencontohkan, ketika disatu desa kasus stuntingnya tinggi maka pasti lingkunya tidak sehat seperti pencemaran lingkungan, kemudian ada rumah yang belum memiliki jamban, bahkan asupan gizi dalam rumah tangga juga tidak terurus dengan baik.

Baca Juga :  Plafon UMKM Rusak, Dinas Perkim dan Kontraktor Beda Pendapat

“Kasus semacam ini bukan hanya menjadi tugas instansi terkait, tapi harus ada kesadaran bersama untuk saling menopang dalam menurunkan angka stunting,” katanya.

Rifa’at menjelaskan, saat ini TP-PKK berkolaborasi dengan TPPS Stunting, kemudian berkoordinasi dengan seluruh dinas terkait untuk sama sama menekan angka stunting. Misalnya, Dinas Perkim dalam rangka menurunkan anka stunting, Dinas Perkim memberikan bantuan untuk pembuatan jamban bagi warga yang belum memiliki jamban di rumah.

Kemudian terkait data, dinas terkait tidak mungkin mengakses data hingga ke Desa, sehingga peran aktif dari PKK desa sangat penting, sehingga saat PKK sudah mulau menerapkan sistem pelaporan data terintegrasi melalui aplikasi.

“Kita di PKK juga ada program serentak, seperti PKK Desa melaksanakan Posiandu berkala yang harus ditinjau langsung PKK Desa dan wajib dilaporkan perkembangan kegiatan secara terintegrasi melalui aplikasi,” pungkasnya.(red)

Baca Juga :  Alasan Belum Vaksin, Dua Anggota BPD Ini Dicopot

Berita Terkait

PWI Sebut Kadisparekraf Halsel Rasa Jubir Kusu Island Resort
ASN KPH Jual Tanah Topsoil Ilegal 30 DPR Halsel Tidur
Desak Pemda Halsel Percepat WPR Kusubibi
40 ASN Pemda Halmahera Selatan Ikut PKA 2026
Pemda Halsel Pelopor Penguatan Sistem Manajemen Talenta ASN
Terseret Kasus Jual Tanah Topsoil Polres Halsel Periksa Kades Hidayat
Uji Komitmen Kapolres Halsel Tutup Tambang Ilegal di Kali Raim Liaro
Fajri Ahmad Anak Buah Sherly di Halsel Jadi Tukang Jual Tanah Topsoil Ilegal
Berita ini 3 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 31 Juli 2026 - 12:07 WIB

PWI Sebut Kadisparekraf Halsel Rasa Jubir Kusu Island Resort

Kamis, 30 Juli 2026 - 10:32 WIB

ASN KPH Jual Tanah Topsoil Ilegal 30 DPR Halsel Tidur

Kamis, 30 Juli 2026 - 09:42 WIB

Desak Pemda Halsel Percepat WPR Kusubibi

Kamis, 30 Juli 2026 - 00:29 WIB

40 ASN Pemda Halmahera Selatan Ikut PKA 2026

Kamis, 30 Juli 2026 - 00:20 WIB

Pemda Halsel Pelopor Penguatan Sistem Manajemen Talenta ASN

Berita Terbaru

Kadisparekraf Halsel, Ali Dano Hasan. Foto Sadam Hadi|Segmen

Berita Terkini

PWI Sebut Kadisparekraf Halsel Rasa Jubir Kusu Island Resort

Jumat, 31 Jul 2026 - 12:07 WIB

Kantor DPRD Kabupaten Halmahera Selatan

Berita Terkini

ASN KPH Jual Tanah Topsoil Ilegal 30 DPR Halsel Tidur

Kamis, 30 Jul 2026 - 10:32 WIB

Sahmar M. Zen, Direktur PARADE Maluku Utara. foto Sadam Hadi|Segmen

Berita Terkini

Desak Pemda Halsel Percepat WPR Kusubibi

Kamis, 30 Jul 2026 - 09:42 WIB

Berita Terkini

40 ASN Pemda Halmahera Selatan Ikut PKA 2026

Kamis, 30 Jul 2026 - 00:29 WIB

Berita Terkini

Pemda Halsel Pelopor Penguatan Sistem Manajemen Talenta ASN

Kamis, 30 Jul 2026 - 00:20 WIB