BPKP Diminta Audit Anggaran Festival Marabose

Jumat, 18 Agustus 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Stand Festival Marabose di Kantor Dinas Parwisata dan Kebudayaan Halsel (foto_segmen)

Stand Festival Marabose di Kantor Dinas Parwisata dan Kebudayaan Halsel (foto_segmen)

LABUHA – Lembaga Swadaya Masyarakat Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Provinsi Maluku Utara kembali soroti anggaran Festival Marabose tahun 2023.

Anggaran yang terbilang cukup fantastis itu dihabiskan Dinas Parwisata dan Kebudayaan Halsel tanpa ada asas manfaat untuk masyarakat.

“Kegiatan tidak begitu berdampak kepada masyarakat namun habiskan anggaran begitu besar yakni 5 miliar,” ujar Pembina LIRA Malut Said Alkatiri, kepada Segmen, Jumat (18/08).

Maka dari itu Said minta Badan Pemeriksa Keuangan (BPKP) Malut mengaudit 5 miliar anggaran Festival Marabose tahun 2023 ini. “Maka kami minta BPKP Malut segera lakukan audit,” katanya.

Said bilang, kenapa LIRA Malut menduga ada penyimpangan sebab dari sekian kegiatan panitia tengah bekerja sama dengan Even Organizer tetapi masih ada item kegiatan yang di support oleh pihak ketiga yaitu sejumlah perusahan.

Baca Juga :  Ikbal Djabid daftar di Partai Golkar

“Masa sudah kerja sama dengan EO tetapi masih ada pihak perusahan yang suport pada item kegiatan tertentu. Ini ada apa,” tanya Said.

Menurutnya Jaksa dan Polisi segera menulusuri ada sejumlah kegiatan yang diduga ada indikasi kong kalikong pada kegiatan Festival Marabose ini.

“Penegak hukum segera telusuri ada dugaan indikasi yang mengarah pada korupsi anggaran Festival Marabose 2023 ini,” tegasnya.

Lebih jauh lagi, Pembina LSM LIRA Malut itu menyebut salah satu yang menyimpang adalah anggaran media atau publikasi yang konon katanya tidak sesuai kesepakatan awal sehingga kurangnya terpublikasi sebab pihak media juga merasa kecewa dengan sikap Kadis Parwisata dan Kebudayaan Halsel Ali Dano Hasan serta beberapa kepala bidang.

Baca Juga :  Tolak Hasil Pilkades, Warga Fluk Palang Kantor Desa

“Coba tanya ke temang-teman wartawan pasti mereka cerita bagaimana kesepakatan awal dengan Dinas Parwisata tetapi tidak dipenuhi oleh panitia atau dinas,” tandasnya. Habiskan APBD 5 Miliar tetapi hasilnya tidak berbanding lurus.(red)

Berita Terkait

ASN KPH Jual Tanah Topsoil Ilegal 30 DPR Halsel Tidur
Desak Pemda Halsel Percepat WPR Kusubibi
40 ASN Pemda Halmahera Selatan Ikut PKA 2026
Pemda Halsel Pelopor Penguatan Sistem Manajemen Talenta ASN
Terseret Kasus Jual Tanah Topsoil Polres Halsel Periksa Kades Hidayat
Uji Komitmen Kapolres Halsel Tutup Tambang Ilegal di Kali Raim Liaro
Fajri Ahmad Anak Buah Sherly di Halsel Jadi Tukang Jual Tanah Topsoil Ilegal
Tak Kantongi Izin DLH Halsel Akui Pengambilan Tanah Topsoil di Hidayat Ilegal
Berita ini 1 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 30 Juli 2026 - 10:32 WIB

ASN KPH Jual Tanah Topsoil Ilegal 30 DPR Halsel Tidur

Kamis, 30 Juli 2026 - 09:42 WIB

Desak Pemda Halsel Percepat WPR Kusubibi

Kamis, 30 Juli 2026 - 00:29 WIB

40 ASN Pemda Halmahera Selatan Ikut PKA 2026

Kamis, 30 Juli 2026 - 00:20 WIB

Pemda Halsel Pelopor Penguatan Sistem Manajemen Talenta ASN

Rabu, 29 Juli 2026 - 05:14 WIB

Terseret Kasus Jual Tanah Topsoil Polres Halsel Periksa Kades Hidayat

Berita Terbaru

Kantor DPRD Kabupaten Halmahera Selatan

Berita Terkini

ASN KPH Jual Tanah Topsoil Ilegal 30 DPR Halsel Tidur

Kamis, 30 Jul 2026 - 10:32 WIB

Sahmar M. Zen, Direktur PARADE Maluku Utara. foto Sadam Hadi|Segmen

Berita Terkini

Desak Pemda Halsel Percepat WPR Kusubibi

Kamis, 30 Jul 2026 - 09:42 WIB

Berita Terkini

40 ASN Pemda Halmahera Selatan Ikut PKA 2026

Kamis, 30 Jul 2026 - 00:29 WIB

Berita Terkini

Pemda Halsel Pelopor Penguatan Sistem Manajemen Talenta ASN

Kamis, 30 Jul 2026 - 00:20 WIB