LABUHA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Repoblik Indonesia menemukan tiga Izin Usaha Pertambangan perusahan di Provinsi Maluku Utara (Malut) belum lengkap.
Temuan BPK RI pada tahun 2024 lalu itu berupa Laporan Hasil Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu, Atas Pengelolaan Perizinan Pertambangan Mineral Batubara dan Bantuan pada Kementerian Energi dan Sumber Daya pada instansi terkait di Provinsi DKI Jakarta, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Maluku Utara dan Kalimantan Timur tahun 2024.
Di Maluku Utara sendiri terdapat sejumlah izin pada tiga perusahan tambang itu diantaranya PT. Intim Mining Santosa atau IMS dan PT. Gane Tambang Santosa (GTS) yang diketahui beroperasi di Pulau Obi Halmahera Selatan (Halsel).
Begitu juga PT. Halim Pratama yang juga beropasi di Pulau Obi Halsel.
Cenderung ke PT. IMS yang kini tuai sorotan serta polemik. Perusahan beroperasi di belakan hutan Desa Bobo Kecamatan Obi Selatan itu ditemukan tidak memiliki Izin Persetujuam Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH).
Perusahan biji Nickhel itu, BPK menemukan Hasil dari Visualisasi Citra Satelit planet.com tidak ada area bukan tambang (masih hijau).
“Hasil dari Visualisasi Citra Satelit planet.com tidak ada area bukan tambang (masih hijau),” tulis dalam LHP BPK dengan Nomor 13/LHP/XVII/05/2024 tertanggal 20 Mei 2024 pada halaman 119 lampiran 5.
Lebih parah lagi perusahan tambang yang kini lancar beroperasi itu dengan susunan Direksi Sandez Tamben selaku Direktur Utama itu belum menempatkan Jaminan Reklamasi Pasca Tambang.
“Belum menempatkan Jaminan Reklamasi dan Pasca Tambang,” papar dalam kolom tabel Keterangan Visualisasi Citra Satelit Penempatan Jamrek/Jamtup Kepemilikan Izin PPKH.
Luas bukan lahan berdasarkan digitasi pemeriksaan pada area konsesi Izin Usaha Pertambangan (Ha) didalam tabel tersebut PT. IMS tidak mencantumkan.
Berbeda dengan kolom lainnya yakni lokasi tambang tertulis jelas berada di Halsel. Begitu juga pada kolom Surat Keputusan IUP PT. IMS bernomor 147 dikeluarkan pada tahun 2011 silam.
Namun untuk jenis Kawasan Hutan Hasil Digitasi terdapat Hutan Produksi Terbatas serta juga pada kolom luasan hutan intersec Hasil Digitasi Tim (Ha).
Untuk diketahui izin PPKH atau Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan untuk perusahaan tambang adalah izin yang diberikan oleh pemerintah kepada pemohon untuk menggunakan kawasan hutan dalam kegiatan usaha pertambangan. Tujuan PPKH adalah memastikan kegiatan pertambangan dilakukan dengan prinsip keberlanjutan dan perlindungan lingkungan.
Keuntungan PPKH
Pengelolaan Lingkungan atau PPKH memastikan kegiatan pertambangan memperhatikan dampak lingkungan dan sosial, serta menerapkan langkah-langkah mitigasi.
Kepastian Hukum
Pemegang izin memiliki kepastian hukum mengenai hak menggunakan kawasan hutan dan kewajiban yang harus dipatuhi.
Perlindungan Fungsi Ekologis
Proses pemberian PPKH melindungi fungsi ekologis kawasan hutan.
Risiko dan Tantangan
Birokrasi dan Proses yang Rumit. Proses pengajuan dan evaluasi PPKH kompleks dan memakan waktu
Ketidakpatuhan
Risiko ketidakpatuhan terhadap peraturan dapat menimbulkan dampak lingkungan negatif.
Konflik dengan Masyarakat Lokal
Kegiatan pertambangan dapat menyebabkan konflik dengan komunitas lokal jika tidak melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan.
Persyaratan dan Proses
Dokumen yang Dibutuhkan yakni Surat permohonan, Nomor Induk Berusaha (NIB), Surat keterangan lokasi usaha pertambangan, Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL).
Tahapan Proses
Persiapan dokumen, pengajuan permohonan, verifikasi dan evaluasi, pemeriksaan lapangan, pembahasan dan persetujuan, dan penerbitan izin.
Direktur Utama PT. IMS Sandez Tamben ketika dikonfirmasi via aplikasi tukar pesan WhatsApp pada 27 Juni 2025 lalu enggan menggubris.
Sandez memilih diam seribu bahasa serta tidak merespon upaya konfirmasi Redaksi segmen untuk perimbangan informasi.
Berbeda dengan External Relation PT. IMS Iswan ketika dikonfirmasi via Handphone mengaku PT. IMS mengaku bakal menenjukan sejumlah izin termasuk IPPKH PT. IMS.
Iswan menjanjikan apabila ada waktu luang maka dirinya akan bertemu dengan Redaksi segmen untuk menunjukan IUP berupa IPPKH milik PT. IMS.
“Nanti saya ada waktu baru baku dapat la saya Kase liat ijin e,” ungkap Iswan.
Selain IPPKH pihaknya jika bakal menunjukan jaminan Reklamasi pasca tambang. “Dan jaminan reklamasi e,” aku Iswan.
Redaksi segmen kembali menanyakan soal hasil audit BPK RI khusus tambang di Malut yang menemukan PT. IMS belum memiliki izin IPPKH dan belum menempatkan jaminan Reklamasi pasca tambang Iswan enggan lagi membalas.
Hingga berita ini dinaikan Redaksi segmen masih berupaya mengkonfirmasi sejumlah pihak PT. IMS.(red)
