LABUHA – DPRD Halmahera Selatan (Halsel) Maluku Utara geram terhadap keterlambatan kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ajukan dokumen lelang.
Terutama Dinas Pendidkan Halsel yang hingga memasuki semester ll 2025 baru dua paket yang dilelang.
Hal itu ditegaskan Sekretaris Komisi III DPRD Halsel, Irfan Jalil kepada Redaksi Segmen, Senin (14/07).
Irfan bilang, kekhawatiran DPRD Halsel terkait ketidakmatangan perencanaan sejumlah OPD yang menyebabkan keterlambatan dalam pengajuan dokumen lelang proyek hingga akhir semester pertama.
Ketua Bappilu DPD Partai Amanat Nasional Halsel itu menjelaskan, keterlambatan pengajuan dokumen lelang, terutama Disdik yang dipimpin Siti Khodija disebabkan oleh kurangnya perencanaan yang efektif berdampak pada tahapan tender paket di Badan Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Setda Halsel belum dapat dilaksanakan meskipun puluhan paket proyek telah disiapkan.
“Masalah utama dalam tender paket proyek ini berakar dari perencanaan yang tidak solid. Banyak OPD memiliki banyak paket, namun hanya ada sedikit perusahaan yang terlibat dalam proses perencanaan, sehingga menciptakan hambatan di lingkup OPD Halsel,” jelasnya.
Menurut Irfan, Bupati Hasan Ali Bassam Kasuba dan Wakil Bupati Halsel Helmi Umar Mukshin segera melakukan evaluasi terhadap OPD pengelola Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pekerjaan fisik agar dapat melakukan perencanaan dengan baik.
Politis muda PAN Halsel itu menegaskan, pihak OPD tidak seharusnya menyalahkan faktor refocusing atau efisiensi anggaran sebagai alasan keterlambatan, sebab setiap OPD telah menyelesaikan pembahasan paket proyek di Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
“Setiap OPD yang sudah menetapkan banyak paket proyek harusnya sudah menyelesaikan persiapan. Jadi tidak ada alasan bagi pimpinan OPD untuk mengatakan bahwa keterlambatan terjadi akibat refocusing anggaran. Masalah sebenarnya adalah perencanaan yang lemah, yang menghambat tahapan lelang proyek di Halsel,” ujarnya.
Lebih jauh lagi, Irfan menambahkan fakta bahwa dari 26 paket proyek di Dinas Pendidikan Halsel, hanya 2 sampai 3 CV (perusahaan) yang terlibat dalam perencanaan.
“Bagaimana mungkin tidak ada keterlambatan jika perencanaannya tidak siap seperti ini, padahal ada OPD yang mengelola puluhan paket proyek. Kami mendesak OPD yang belum mengajukan dokumen lelang untuk lebih proaktif,” pintanya.
Lanjut, Komisi lll DPRD Halsel belum menerima laporan mengenai presentasi progres lelang proyek di BPBJ Setda Halsel padahal sudah memasuki semester kedua.
“Banyak OPD yang menjadi mitra kami di Komisi III, namun kami belum mengetahui dengan jelas berapa persen proyek yang sudah ditenderkan. Dalam waktu dekat, kami akan mengundang mereka ke dalam rapat Alat Kelengkapan Dewan (AKD) untuk memastikan kegiatan di setiap OPD dan mengecek sejauh mana progresnya tahun ini,” tutupnya.(red)
