Labuha – Kepengurusan Kerukunan Keluarga Indonesia Gorontalo (KKIG) Halsel yang dipimpin oleh Popi Bahua menuai kontroversi.
Sejumlah anggota KKIG Halsel menolak kepengurusan tersebut karena dianggap tidak melibatkan orang Gorontalo asli yang tinggal di Halsel.
Anggota KKIG Halsel yang menolak Popi Bahua sebagai ketua adalah Nurjanah. Ia merasa tidak dihormati sebagai orang Gorontalo yang berkontribusi di Halsel.
Ia juga mengaku tidak diberi kesempatan untuk ikut serta dalam proses muscab KKIG Halsel.
“Kami merasa tidak dihormati sebagai orang Gorontalo yang lahir dan besar di sini, dan punya peran di Halsel. Kami tidak diberi kesempatan untuk terlibat dalam pembentukan panitia muscab dan tiba-tiba ada muscab,” kata Nurjanah, Sabtu (16/9/2023).
Nurjanah bersama anggota lainnya kemudian membentuk organisasi baru bernama Kerukunan Keluarga Gorontalo (KKG) Halsel dengan ketua Bahri Hamisi untuk periode 2023-2027.
Ia berharap organisasi baru ini bisa mewadahi semua orang Gorontalo di Halsel dan bersinergi dengan pemerintah daerah.
“Kami membentuk organisasi baru (KKG) agar orang Gorontalo yang ada di Halsel yang lahir di sini bisa terakomodir dan memberikan dampak positif. Ini bukan masalah siapa ketuanya, tapi lebih ke solidaritas orang Gorontalo di Halsel,” ujarnya.
Nurjanah juga menyebut bahwa konflik ini terjadi karena kurangnya saling menghargai.
Ia menekankan bahwa KKIG harus menghargai mereka yang sudah lama hidup di Halsel dan memiliki sejarah panjang.
“Mereka (KKIG) harusnya menghargai kami yang sudah lama di sini, karena kami lahir dan dibesarkan di sini. KKIG ada di Halsel karena ada orang Gorontalo yang menyebar di sini. Sedangkan yang baru datang ini masuk setelah ada kerusuhan (konflik horizontal) pada tahun 1999-2000an,” tuturnya.
Nurjanah menolak pengakuan Popi Bahua sebagai ketua KKIG Halsel periode 2023-2027. Ia meminta agar pengurus DPD KKIG Malut bisa mengambil langkah tegas untuk menengahi kedua belah pihak dan menyelesaikan masalah ini.
“Kami anggap kepengurusan KKIG tidak sah secara prosedural organisasi, maka kami minta agar pengurus DPD KKIG Malut bisa mengambil langkah tegas agar bisa menemui kedua belah pihak dan masalah ini bisa diselesaikan,” pungkasnya.
