LABUHA – Kegiatan dialog paska 100 hari kerja pemerintahan Bupati Usman Sidik dan Wakil Bupati Hasan Ali Bassam Kasuba yang berlangsung di Caffe Fatimah Selasa (07/9/) malam lalu
Dimana menghadirkan pembicara dari Politisi Partai Gelora Husen Said, Ketua Tim Smart City Syamsuddin Abas, Kabid Sosbud Bappeda Yudi Eka Prasetia yang di pandu oleh Berly Marten
Dialog tersebut kemudian berjalan alot paska materi yang disampaikan Husen Said (HS) diketahui melenceng dari kebijakan pemerintahan Bupati Usman-Bassam.
Hal ini kemudian mendapat perhatian khusus dari salah satu elemen muda yang juga ketua DPC LSM Laskar Merah Putih Halsel Alim Rahman
Menurut Alim, dialog yang mengambil tema potret 100 Hari Kerja Usman – Bassam tersebut sangatlah tepat hanya saja mediator kegiatan yakni Barisan Muda Salawaku (BMS) tidak selektif dalam mengundang narasumber
“Saya agak tidak sependapat Husen Said (HS) hadir sebagai pemantik atau pembicara, kehadiran dia disana sebagai apa dengan kapasitas apa?” ucap Limpo, sapaan akrab Alim Rahman kepada segmen.co.id Rabu, (08/09)
Putra Mandioli ini menyesali ketika BMS menghadirkan mantan anggota DPRD Halsel satu periode itu karena dianggap tidak membawa representasi apapun. Sangat berbeda kata Alim jika Husen Said adalah anggota DPRD aktif.
“Beda kalau Husen Said adalah anggota dewan aktif” cetusnya
Menurut dirinya alasan tidak tepatnya Husen Said dijadikan pembicara dikarenakan secara eksternal, informasi yang bersumber dari Husen Said tidak bisa dijadikan rekomendasi.
“Jadi saya setuju dengan ruang klarifikasi yang disampaikan pak Bupati malam itu,” katanya.
Padahal mestinya, Alim menegaskan jika bobotan diskusi yang dibicarakan pada selasa malam kemarin itu adalah bagaimana para pemantik melihat hari ini, berikut dan kedepannya soal Smart City.
Selain itu kata dia, objek diskusi malam itu seharusnya adalah tentang refleksi 100 hari kerja dimana banyak hal yang perlu didiskusikan tentang bagaimana persoalan sosial, masalah tambang di Desa Kusubibi, kinerja Bupati dan Wakil Bupati Halsel saat melakukan sidak, Program perikanan bahkan soal Huntap di daratan Gane dan yang lainnya.
Poin inilah yang seharusnya dibahas saat diskusi sehingga objeknya sesuai tema dialog.
“Sementara Smart City sendiri belum bisa di evaluasi karena masih dalam konteks Blueprint. Apanya yang mau di evaluasi?,” beber Limpo.
“Terus terkait duit 7 triliun, ini nampak sekali fanatisme dari Husen Said dan dia tidak pantas membuka ruang itu,” tegasnya.
Menurutnya lagi, ruang tentang 7 triliun tidak masuk kedalam objek Smart City melainkan sebagai opini politik. Sementara Smart City adalah opini rill program pembangunan yang sementara jalan dibawah pemerintahan Usman Bassam
“Jadi tidak pas Husen Said hadir sebagai pemantik bahkan tidak ada korelasi soal Smart City dan 7 triliun,” tutup Alim.(IpL)
