Pakar Hukum Soroti Kejati, soal Tipikor SPPD Fiktif DPRD Morotai

Kamis, 29 Agustus 2019

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DR. Ridha Adjam. (toto:istimewa)

Dugaan kasus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada anggaran Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Fiktif sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pulau Morotai tahun 2009-2014 dan 2014-2019 senilai Rp.600 juta berdasarkan hasil temuan LHP BPK Maluku Utara.

Kasus tersebut menjadi perhatian publik, lantas sudah sekira 6 bulan ini telah resmi dilaporkan Wakil Direktur Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Generasi Muda Anti Korupsi (Gemak) Maluku Utara (Malut) Maskur J. Latif kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Malut.

Sering kali kasus SPPD Fiktif sudah dalam tahapan penyelidikan namun hingga kini belum ada titik terang status kasusnya. Hal demikian mendapat tanggapan salah satu pakar hukum Universitas Khairun Ternate, Ridha Adjam.

Baca Juga :  Pemda Halsel Bakal Bongkar Bangunan Cafe Bungalow lll

Ridha mengatakan walaupun sudah ditangani penyidik namun kasus SPPD Fiktif seperti ini seringkali hilang dengan sendirinya di meja penegak hukum begitu saja. “Tiba-tiba secara administrasi lengkap, walaupun sebenarnya anggota DPRD yang bersangkutan tidak melakukan perjalan dinas,” ujar Ridha Via WhatsAap, Rabu (28/08).

Bicara soal SPPD fiktif di kalangan anggota DPRD memang sering diwacanakan lepas begitu saja diantara anggota dewan sendiri maupun kalangan masyarakat. “Dikarenakan semua bukti, berupa tiket dan boarding pass, bill hotel dan lain-lain bisa ada dan lengkap,” tanya Ridha.

Ridha menegaskan kepada Pidana Khsusus (Pidsus) Kejati Malut bila melakukam penyelidi harus benar-benar mengungkap aktor dan pihak yang turut serta membantu menyediakan semua dokumen dan adminitrasi SPPD secara lengkap.

Baca Juga :  Kasus Waterboom Berlanjut di KPK

Oleh karena itu, Ridha menekankan Kejati harus melebitkan sekretariat DPRD agar menjadi sadaran penyelidikan, termasuk pihak maskapai dan penyedia layanan tiket atau biro wisata yang menjadi langganan sekretariat DPRD.

Dirinya berharap pihak kejaksaan dapat seriusi dalam penanganan kasus SPPD Fiktif DPRD Morotai ini agar benar-benar terungkap ke akar-akarnya. “Sehingga menjadi sok terapi dan pembelajaran bagi anggota DPRD yang baru terpilih ini,” tutup Ridha.(van)

Berita Terkait

Terseret Kasus Jual Tanah Topsoil Polres Halsel Periksa Kades Hidayat
Uji Komitmen Kapolres Halsel Tutup Tambang Ilegal di Kali Raim Liaro
Fajri Ahmad Anak Buah Sherly di Halsel Jadi Tukang Jual Tanah Topsoil Ilegal
Tak Kantongi Izin DLH Halsel Akui Pengambilan Tanah Topsoil di Hidayat Ilegal
Desak Polisi Tangkap ASN KPH Pelaku Penjual 6000 Karung Tanah Topsoil Ilegal
Kades Ditipu DLH-KPH Cuci Tangan, Minta Polda Take Over Kasus Jual Tanah Topsoil Ilegal
BARAH Tantang Kapolda Malut Usut Tuntas Kasus Jual Tanah Topsoil Ilegal di Halsel
Halangi Kerja Wartawan PWI Halsel Resmi Polisikan WNA Pengelola Kusu Island Resort
Berita ini 2 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 29 Juli 2026 - 05:14 WIB

Terseret Kasus Jual Tanah Topsoil Polres Halsel Periksa Kades Hidayat

Selasa, 28 Juli 2026 - 14:39 WIB

Fajri Ahmad Anak Buah Sherly di Halsel Jadi Tukang Jual Tanah Topsoil Ilegal

Selasa, 28 Juli 2026 - 08:35 WIB

Tak Kantongi Izin DLH Halsel Akui Pengambilan Tanah Topsoil di Hidayat Ilegal

Selasa, 28 Juli 2026 - 04:48 WIB

Desak Polisi Tangkap ASN KPH Pelaku Penjual 6000 Karung Tanah Topsoil Ilegal

Senin, 27 Juli 2026 - 16:22 WIB

Kades Ditipu DLH-KPH Cuci Tangan, Minta Polda Take Over Kasus Jual Tanah Topsoil Ilegal

Berita Terbaru

Kantor DPRD Kabupaten Halmahera Selatan

Berita Terkini

ASN KPH Jual Tanah Topsoil Ilegal 30 DPR Halsel Tidur

Kamis, 30 Jul 2026 - 10:32 WIB

Sahmar M. Zen, Direktur PARADE Maluku Utara. foto Sadam Hadi|Segmen

Berita Terkini

Desak Pemda Halsel Percepat WPR Kusubibi

Kamis, 30 Jul 2026 - 09:42 WIB

Berita Terkini

40 ASN Pemda Halmahera Selatan Ikut PKA 2026

Kamis, 30 Jul 2026 - 00:29 WIB

Berita Terkini

Pemda Halsel Pelopor Penguatan Sistem Manajemen Talenta ASN

Kamis, 30 Jul 2026 - 00:20 WIB